1. Perkembangan Hukum Investasi

Upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia, pemerintah Indonesia mengumumkan pada konferensi jenewa di Paris pada tahun 1966 bahwa penanaman modal swasta akan dirangsang dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal yang barudengan memberikan keringanan pajak dan insentif lainnya.

Ada 9 (Sembilan) pokok yang menjadi pertimbangan dari koferensi Jenewa ini, yaitu:

  • Kebijakan Pemerintah

Penerangan ke tanah pemerintah terhadap penanaman modal dianggap perluPerubahan Sewenang-wenang) dalam peraturan perundang-undangan yang mengutamakan barang-barang penting yang diperlukan untuk proses produksi. Sealin itu syarat untuk investor asing harus cukup kompetitif terhadap Negara lain agar modal diterima lebih baik masuk ke Indonesia.

  • Jangka waktu berusaha

1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dianggap terlalu singkat dibandingkan dengan beberapa industri yang modal dan padat karya seperti dalam pertambangan dan manufaktur.

  • Pajak

Sistem perpajakan yang diterapkan harus memberikan perangsang lebih besar untuk investor asing. Pada umumnya, penyederhanaan struktur pajak sangat diinginkan investor asing agar mereka dengan mudah membayar pajak benjolan (tarif pajak perusahaan tetap) dan tidak harus dihitung berbagaimacap pajak yang dikenakan.

  • Peraturan Tenaga Kerja

Dalam peraturan ini tidak hanya ditentukan hak-hak buruh, disetujui juga perlunya tercipta hubungan yang serasi dalam proses produksi pencitaan.

  • Perlakuan terhadap investor asing

Terkait dengan investor terhadap perusahaan nasional, dipertimbangkan akan memiliki yang lebih baik daripada untuk investasi

  • Hak atas tanah

Dalam menerima dengan bantuan katas tanah khusus tentang HGU maka perlu disetujui peberian HGU yang dapat diperpanjang jika dianggap perlu.

  • Infrastruktur

Tersedianya fasilitas pelabuhan, jalan, pengangkutan udara dengan fasilitas yang cukup baik, merupakan insentif bagi lancarnya kegiatan penanaman modal asing.

  • Iklim usaha

Terkait penanam modal atau investor, harap diperhatikan prosedur perizinan investasi sederhana dengan tidak perlu banyak berhubungan dengan investasi teknis selain yang diberi wewenang untuk memberikan izin penanaman modal.

  • Pengaturan perusahaan

Dengan mewakili perusahaan, diharapkan masalah penanaman modal apat diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yag berlaku. Oleh karena iitu pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 TAhun 1970 tentang Penanaman Modal Asing san UU no. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai pembarua peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1959 tentang penanaman modal seperti yang diperintahkan oleh Pasal 62 TAP MPRS No. XXIII / MPRS / 1966.

Dalam menggerakkan Investasi di Indonesia, pada masa yang diinventariskan oleh BKPM dalam berbagai tantangan, baik dalam pengendalian internal maupun eksternal, yaitu:

  1. Kendala internal
  • Perusahaan kesulitan mendapatkan / lokasi proyek yang sesuai
  • Kesulitan memperoleh bahan baku
  • Kesulitan dana / perbaikan
  • Kesulitan pemasaran
  • Perselisihan / sengketa antara pemegang saham

2. Kendala eksternal

  • Lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung, serta kurang menarik insetif / fasilitas investasi yang diberikam pemerintah
  • Masalah hukum
  • Keamanan, termasuk politik yang merupakan faktor eksternal
  • Peraturan daerah, keputusan menteri, dan Undang-Undang
  • UU No. 41 tentang Kelautan yang melibatkan penggunaan dalam pemanfaatan
  • hutan bagi idustri pertambangan

Kedua Undang-Undang ini dirasa masih belum memenuhi persyaratan terkait dengan Investasi, karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan nasional, dilakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM 2007).

2. Pengertian Investasi

Dalam Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi menggunakan istilah investasi yang berarti adalah:

“Penggabungan modal untuk menghasilkan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada keuangan yang dirancang untuk mendapatan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaan. "

Kamus hukum ekonomi menggunakan terminologi investasi, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman odal yang dilakukan untuk jangka panjang, misalnya terdiri dari pengadaan tetap perusahaan atau pembelian sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

Investasi sendiri berasal dari kata investasi yang berarti penanaman modal. Dalam UUPM 2007 pengertian penanaman modal adalah

“Semua bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usahan di wilayah Negara Republik Indonesia”

Dalam Kamus Hukum Black memaknai Investasi adalah

”Penempatan modal atau penumpukan uang dengan cara yang dimaksudkan untuk mengamankan pendapatan atau keuntungan dari pekerjaannya.”

Menurut Salim HS. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi di Indonesia memaknai hukum investasi adalah

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatu hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta terkait dengan prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam melakukan investasi di suatu negara”

Dari pengertian tersebut di atas tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dan penanaman modal, sehingga investasi dapat juga disebut dengan penanaman modal.

Yang dimaksud modal disini tidak selalu dalam bentuk uang, namun dapat dalam bentuk apapun selama memiliki nilai ekonomis. Merujuk pada UUPM 2007 tentang Penanaman Modal, yang diminta dengan Modal adalah

“Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.”

Jika berhasil dengn inbreng suatu persekutuan sebagai wadah dari semua wadah kolaborasi dapat terdiri:

  1. Dana segar (uang segar);
  2. Keahlian (Ketrampilan);
  3. Niat Baik;
  4. Hak-hak misalnya paten, merek; dan
  5. Mesin-mesin, teknologi.

3. Ruang Lingkup

Ruang dibagi hukum investasi dibagi menjadi 3, yaitu:

  1. Hubungan antara investor (penanam modal) dengan negara penerima modal

pada dasarnya investasi sangat diperlukan di Indonesia, guna mendukung keberadaan pembangunan, megingat adanya perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal untuk itu adanya suatu wadah untuk mengakomodir masing-masing kepentingan. Dikutip oleh sumantoro yang dikutip oleh hendrik budi untung yaitu:

“Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari tanpa tanda jasa. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara investor mencari untung dengan tujuan Negara penerima modal yaitu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuaensi, maka pemerintah perlu mengadakan perencanaan dengan mantap, termasuk mengatur kebijakan dan pengawasan yang efektif, sehingga mendukung tujuan pembangunan nasional. Dengan menyetujui ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pemdekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerja sama dan bukan masalah yang disetujui dan bukan pula masalah yang berkaitan dengan kepentingan .:

Dalam hal ini investasi diagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Investasi Langsung Asing (FDI)

Penanaman modal secara Investasi langsung Penanaman Modal Asing (PMA) serta penanam modal dalam negeri yang kemudian disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pennaman Modal.

Investasi

2. Investasi Tidak Langsung Asing (FII)

Penanaman modal secara Investasi Tidak Langsung biasa disebut sebagai Investasi Portofolio, yang berarti pemilik modal hanya memiliki jumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Pada umumnya, tujuan utama investor, mendirikan perusahaan, melaikan hanya membeli saham untuk dijual kembali, sehingga investor memperoleh hasil yang maksimal dengan rentak waktu yang tidak lama. Yang diharapkan oleh investor adalah keuntungan dalam bentuk uang. Pengaturan tetang FII ini mengatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tantang Pasar Modal.

Secara umum dapat menyimpulkan tentang perbedaan antara FDI dan FII dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tidak.FDIFII
1.Transfer aset dari suatu Negara ke Negara lainPerpindahan uang dengan tujuan membeli saham
2.Mendirikan perusahaanTidak mendirikan perusahaan
3.Perusahaan dikendalikam seluruh atau sebagian oleh pemilik perusahaanTidak ada persetujuan pemilik dengan manajemen
4.Investasi tidak dapat ditarik setiap saatInvestasi dapat dipindahkan setiap saat
5.DibutuhkanTidak perlu hadir secara fisik
6.Dasar Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman ModalDasar Hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
7.Pengelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Manajer Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Bidang Usaha

Tidak semua bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan investasi, ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang diperlukan dalam bidang bidang ini. Ketentuan yang disetujui dalam Peraturan Presiden Nomor. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam DNI ini melingkupi bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidan yang terbuka dengan persyartan untuk FDI.

3. Prosedur dan Ketentuan-Persyaratan Investasi

Prosedur dan ketentuan merupakan syarat yang ditentukan oleh Negara penerima modal, di Indonesia ditentukan BKPM utnuk FDI dan OJK untuk FII.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here